BARA JELANG PILKADA

Oleh: Tabrani. ZA Al-Asyhi

Pilkada Aceh sudah di ambang pintu, gerak-gerik kandidat dan elit politik sudah mulai bermunculan, baik di iklan, baliho bahkan surat kabar sering memuat calon-calon Gubernur, Bupati  dan Wali Kota yang akan ikut berpartisipasi. Momen-momen menjelang pilkada memang selalu membuat penggila politik dan penggila kekuasaan memunculkan hasrat yang tinggi, dari yang punya duit hingga yang tidak punya duit ramai-ramai ikut andil demi mencapai kekuasaan. Begitu pun elemen-elemen organisasi mendadak bermunculan mendeklarasikan diri untuk mendukung calon yang dijagokannya, bahkan elemen kurus tanpa penghuni pun berkoar melalui media dengan janji bahwa masyarakatnya siap mendukung sepenuhnya bagi calon yang ingin didukungnya, padahal hanya untuk mencari ‘gizi’ dari sang calon. Makelar-makelar politik memang tidak akan hilang pada momen-momen pemilihan kepala daerah, mereka muncul pada momen tertentu lalu menghilang ketika hajatan pilkada selesai.

Dengan kondisi terakhir Aceh sekarang, yang akhir-akhir ini banyak terjadi tindakan-tindakan kriminal, mulai dari pengeboman yang terjadi di Lamprit sampai penembakan yang merengut nyawa pada malam tahun baru 2012, kondisi perdamaian di Aceh mulai terusik kembali. Kemudian damai menjadi kata yang sering disuarakan oleh berbagai pihak, apalagi Aceh. sebagai daerah bekas konflik yang memiliki sejarah pelanggaran HAM yang panjang, tentu damai menjadi harapan besar.

Menariknya, kata damai juga menjadi andalan bagi politisi, mereka menariknya ke dalam ranah pilkada. Bagi pendukung, pengusung penundaan pilkada, maka kata damai dipadankan dengan kata penundaan pilkada, arti kata damai akan tercipta jika pilkada ditunda. Begitu juga dengan pendukung pengusung pilkada jangan ditunda, kata damai akan lahir jika pilkada tidak ditunda.

Begitulah, damai telah diseret ke dalam kepentingan politik. Seolah-olah, Aceh damai ada di ujung lidah mereka. Namun demikian, diera demokrasi, kebebasan berpendapat juga dijamin undang-undang. Sebagai salah satu variabel yang hidup dan terus berkembang, demokratisasi (elektroral) menjadi satu sudut yang dapat berpengaruh terhadap situasi Aceh, terutama elit yang dapat menggerakkan mesin-mesin politiknya. Pilkada sendiri merupakan Hajatan lima tahunan untuk menggantikan kepala daerah, di mana rakyat dapat memilih calon kepala daerah sesuai dengan pilihannya, walaupun pemilih rasional masih dapat diperdebatkan, politiking elit masih menjadi faktor utama dalam memobilisasi pemilih.

Sifat ego dan kedaerahan yang melekat pada pemegang politik di Aceh sangat berpengaruh kepada kondisi dan situasi Aceh menjelang pelaksanaan Pilkada Aceh 2012. Elite politik Aceh dihimbau untuk sekali lagi, mengedepankan moral politik Aceh dalam memperlakukan Pilkada Aceh 2012 agar bisa berjalan sesuai rencana dan tidak muncul permasalahan-permasalahan baru yang bisa merusak perdamaian yang telah terbina di Aceh selama ini.

Bagaimanapun Pilkada Aceh 2012 masih menjadi momentum penting, karena Pilkada tahap kedua pasca konflik Aceh yang berkepanjangan ini menjadi tahap akhir dari periode transisi politik Aceh. Di samping itu para elite politik Aceh harus menyadari dan memahami akan pentingnya menjaga perdamaian.

Untuk itu, seluruh elite politik Aceh harus berpijak pada komitmen Nasionalisme yang senantiasa menjaga rasa persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa, dengan itu kedamaian dan keamanan di Aceh menjelang pilkada akan tetap terjaga. Di sinilah dibutuhkan kearifan dan dedikasi yang bisa mencerminkan keteladanan bagi masyarakat Aceh.

Kedamaian dan keamanan situasi Aceh menjelang pilkada sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Aceh, karena masyarakat sudah lelah dengan ulah para elite politik yang hanya mengumbar janji-janji dan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Masyarakat berharap dan menantikan pemimpin Aceh yang benar-benar berjiwa kerakyatan, yang bisa membawa kemajuan bagi kehidupan masyarakat Aceh yang lebih sejahtera dan berkeadilan, dan bukan pemimpin yang dilahirkan karena, kedaerahannya, kekokohannya, atau numpang tenar dari ketokohan pendahulu dan pemimpin kelompoknya dahulu, akan tetapi harus pemimpin yang mempunyai intelektual, dedikasi serta mengerti tentang hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Rakyat Aceh sekarang merindukan perubahan hidup, mereka membutuhkan hal-hal yang nyata seperti pembangunan, masa depan anak cucunya, kesehatan, ekonomi yang baik, dan sebagainya. Rakyat Aceh sudah kenyang dengan konflik yang berkepanjangan yang pernah terjadi di Aceh, serta rakyat sangat tidak mengharapkan perdamaian di Aceh hancur karena konflik kepentingan dan kelompok yang diperlihatkan oleh para elit di Aceh, sehingga sejarah konflik di Aceh akan terulang kembali. Jangan sampai para elite yang sedang hanyut dalam pusaran konflik kepentingan kekuasaan, sehingga melupakan tentang kebutuhan riil masyarakat, di mana masyarakat sangat membutuhkan ketenteraman dan kedamaian.

Oleh sebab itu, semoga para elite-elite dan para pengambil kebijakan berkaca diri, merenung, bahwa kekuasaan bukanlah segala-galanya (QS. Al-Kahfi: 49). Ada yang lebih utama dari sekedar kekuasaan dan uang, yaitu kepentingan rakyat dan masa depan Aceh yang lebih bermartabat sesuai dengan identitas Aceh yaitu Nanggroe Serambi Mekkah. Allah SWT mengajarkan dan mengingatkan kita untuk tetap bersatu, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur`an surat Ali Imran ayat 103.

Saatnya semua pelaku politik di Aceh untuk bisa saling menghormati dan menghargai sesama peserta politik dan bukan sebaliknya bagaimana menjatuhkannya itu adalah sifat yang bukan ksatria. Biarkan masyarakat atau rakyat yang menentukan pilihannya sendiri tanpa adanya intimidasi dan paksaan dari mana pun itu baru namanya demokrasi. karena kedamaian Aceh adalah milik kita bersama.

Penulis adalah Peneliti pada SCAD Independent, dan Mahasiswa Pascasarjana Magister Islamic Studies Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Alumni Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh.

Tulisan ini telah di muat dan dipublikasikan oleh Harian Serambi Indonesia pada 27/01/2012